Ajakan dan Renungan Sekaligus





Per tanggal 17 Agustus DJKI telah menerapkan online filing. Terlepas dari kendala teknis yang hingga kini masih ada, ini merupakan kemajuan. Masyarakat kini mempunyai akses yang lebih mudah untuk mengajukan permohonan pendaftaran KI. Bagi profesional di bidang konsultansi KI, hal ini merupakan tantangan. Jasa yang diberikan harus lebih dari sekadar mengajukan permohonan pendaftaran. Masyarakat mengharapkan nilai lebih dari jasa seorang konsultan karena pengajuan permohonan pendaftaran yang kini one click away belaka.
Dari sisi operasional, permohonan online ini tentu lebih cost efficient dan environmental friendly karena tidak membutuhkan tetek bengek sebagaimana permohonan pendaftaran konvensional. Tidak perlu lagi menggunting label merek, misalnya. Namun di lain sisi, permohonan pendaftaran online ini menipiskan kemungkinan seseorang menghubungi konsultan untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Untuk apa jasa konsultan kalau hanya untuk mengajukan permohonan pendaftaran?

Untuk itu, saya pikir, rekan-rekan konsultan KI harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, konsultan KI mesti beralih dari calo permohonan pendaftaran menjadi corong wawasan kekayaan intelektual. Tidak ada keuntungan finansial yang datang secara langsung dari ini. Namun jika seorang konsultan KI bisa menunjukkan pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual kepada masyarakat, secara khusus masyarakat akan melihat nilai lebih pada konsultan termaksud. Nilai lebih inilah yang menyebabkan seseorang memilih untuk menggunakan jasa seorang konsultan. Sebagai analogi, semua orang bisa membuat coretan di atas kertas namun seseorang pasti akan mempertimbangkan jasa designer untuk membuat sebuah logo. Analogi lain, semua orang bisa motret, tapi pasti mereka akan mempertimbangkan untuk menyewa jasa fotografer untuk pernikahannya.

Kedua, permasalahan KI bukan hanya terkait pengajuan permohonan pendaftaran. Masyarakat masih membutuhkan jasa konsultan untuk banyak hal. Silakan kreatif menawarkan bantuan. Jika didukung dengan kemampuan menyampaikan gagasan, masyarakat akan terpikat dengan jasa konsultansi anda. Saya berpendapat bahwa konsultan KI yang akan banyak dilirik adalah konsultan yang mahir membaca situasi pasar untuk kebutuhan bisnis kliennya. Betapa membosankannya seorang konsultan KI yang hanya mahir menukil undang-undang merek dan gagap kemungkinan-kemungkinan pengembangan bisnis kliennya. Untuk itu tidak ada salahnya memperkaya wawasan dan memperluas jaringan.

Ketiga, kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Jika hanya dengan permohonan online kita mengeluh, bagaimana dengan bentuk kemajuan lain yang tak terelakkan? Sebentar lagi, semua permohonan pendaftaran merek akan diperiksa dengan teknologi Artificial Intelligence. Sebentar lagi, akan ada image indexing di daftar umum merek. Silakan pikir implikasinya buat bisnis konsultansi anda. Terhadap kemungkinan-kemungkinan kemajuan ini, marilah kita bersigap menyesuaikan diri.
  

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Keluar Dari PWL

Image
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang berupaya keras agar Indonesia bisa keluar dari PWL. Apa itu PWL? PWL adalah singkatan dari Priority Watch List. Gampangnya, PWL adalah suatu daftar yang isinya negara-negara dengan kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang berat dan serius. PWL memiliki saudara ipar berinisial WL. Nah kalau yang ini singkatan dari Watch List. Nyaris sama dengan PWL, Watch List berisi negara-negara yang juga memiliki permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual yang relatif lebih ringan ketimbang mereka yang ada di PWL. Daftar ini dibikin oleh USTR. Kalau ini singkatan dari United States Trade Representative, suatu badan pemerintah federal Amerika Serikat yang tanggung jawabnya adalah mempromosikan dan mengembangkan kebijakan perdagangan negara Paman Sam. Sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya, mereka setiap tahun membuat daftar PWL dan WL. Dua daftar ini menjadi sekadar gambaran bagaimana hukum terkait kekayaan intelektual ditegakkan atau, secara l...
Read more

Trademark Protection in Indonesia: Don't Let Someone Else Steal Your Thunder!

Image
  Do you want to launch your brand in Indonesia as a business owner or entrepreneur? Perhaps you already have a presence in the country and want to expand your reach? Whatever your circumstances, one thing is certain: you do not want someone else to steal your thunder by using your trademark without permission. That is why trademark protection is crucial in Indonesia. This article will look at the significance of trademark protection in Indonesia. First, let us discuss the first file system in Indonesia. According to this system, the first person or entity to file a trademark application for a specific mark will be granted ownership rights to that mark. This can be difficult for businesses that already have a mark in Indonesia but want to expand.  But don't let the fact that Indonesia was the first to implement a file system scare you away from doing business there. You can navigate the trademark registration process and ensure that your mark is protected with the assistance...
Read more

E-court for commercial matters and intellectual property

Image
Indonesia has introduced new rules to make it easier for people to protect their intellectual property. The Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has issued a Decree No. W10-U1/05/KP.00.3/I/2023, which says that people must now register online with the court to enforce their intellectual property rights. This new system, called e-court, will take effect on January 24, 2023, and covers disputes related to commercial matters and intellectual property. With e-court, people can register their cases online, make payments electronically, receive electronic summons, and carry out legal proceedings through the internet. However, people can still go to court in person if they prefer. This new decree is in response to Supreme Court Regulation (“PERMA”) Number 1 of 2019, which outlines how e-court systems should be used in court proceedings. Other commercial courts in Indonesia have not yet implemented this system, but it is hoped that this new decree will encourage other cour...
Read more