WAKTU TERBAIK




Q: Saya mau mulai usaha. Merek untuk produk dan jasa sudah ada. Kapan sebaiknya saya mendaftarkan merek saya? Rasanya sayang kalau sudah keluar uang buat biaya pendaftaran merek dan ternyata usaha saya kandas. Mana yang harus lebih dulu dilakukan; jalani usaha atau mendaftarkan merek? ⁣
⁣
⁣
A: idealnya, pendaftaran merek menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana usaha dan diupayakan sesegera mungkin. Jika itu sukar diwujudkan, permohonan pendaftaran merek diajukan segera setelah anda merasa yakin bahwa usaha anda adalah benar-benar merupakan hasrat hidup anda dan/atau mulai memberikan keuntungan. ⁣
⁣
Pendaftaran merek adalah investasi. Kalaupun usaha anda gagal dan anda tidak mungkin bangkit, merek yang telah terdaftar bisa bernilai ekonomis. ⁣
⁣
Ingat, strategi ini tidak bisa dipukulrata. Bisa jadi siasat yang berbeda harus diterapkan pada rencana usaha yang ada. Hubungi konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar yang mendasarkan sarannya pada kepentingan bisnis anda di bawah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kunjungi enforcemark.com (atau WA: 0813-8020-4656) dan diskusikan permasalahan merek anda.⁣

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Keluar Dari PWL

Image
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang berupaya keras agar Indonesia bisa keluar dari PWL. Apa itu PWL? PWL adalah singkatan dari Priority Watch List. Gampangnya, PWL adalah suatu daftar yang isinya negara-negara dengan kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang berat dan serius. PWL memiliki saudara ipar berinisial WL. Nah kalau yang ini singkatan dari Watch List. Nyaris sama dengan PWL, Watch List berisi negara-negara yang juga memiliki permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual yang relatif lebih ringan ketimbang mereka yang ada di PWL. Daftar ini dibikin oleh USTR. Kalau ini singkatan dari United States Trade Representative, suatu badan pemerintah federal Amerika Serikat yang tanggung jawabnya adalah mempromosikan dan mengembangkan kebijakan perdagangan negara Paman Sam. Sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya, mereka setiap tahun membuat daftar PWL dan WL. Dua daftar ini menjadi sekadar gambaran bagaimana hukum terkait kekayaan intelektual ditegakkan atau, secara l...
Read more

Trademark Protection in Indonesia: Don't Let Someone Else Steal Your Thunder!

Image
  Do you want to launch your brand in Indonesia as a business owner or entrepreneur? Perhaps you already have a presence in the country and want to expand your reach? Whatever your circumstances, one thing is certain: you do not want someone else to steal your thunder by using your trademark without permission. That is why trademark protection is crucial in Indonesia. This article will look at the significance of trademark protection in Indonesia. First, let us discuss the first file system in Indonesia. According to this system, the first person or entity to file a trademark application for a specific mark will be granted ownership rights to that mark. This can be difficult for businesses that already have a mark in Indonesia but want to expand.  But don't let the fact that Indonesia was the first to implement a file system scare you away from doing business there. You can navigate the trademark registration process and ensure that your mark is protected with the assistance...
Read more

E-court for commercial matters and intellectual property

Image
Indonesia has introduced new rules to make it easier for people to protect their intellectual property. The Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has issued a Decree No. W10-U1/05/KP.00.3/I/2023, which says that people must now register online with the court to enforce their intellectual property rights. This new system, called e-court, will take effect on January 24, 2023, and covers disputes related to commercial matters and intellectual property. With e-court, people can register their cases online, make payments electronically, receive electronic summons, and carry out legal proceedings through the internet. However, people can still go to court in person if they prefer. This new decree is in response to Supreme Court Regulation (“PERMA”) Number 1 of 2019, which outlines how e-court systems should be used in court proceedings. Other commercial courts in Indonesia have not yet implemented this system, but it is hoped that this new decree will encourage other cour...
Read more