Tampilan Baru PDKI


Sekadar catatan pendek. Hari ini 7 Januari 2021, tampilan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Dirjen Kekayaan Intelektual (PDKI) berubah. Tampilannya lebih manis dan relatif lebih menyenangkan visual daripada yang sebelumnya. Tapi sayang banyak fungsi yang hilang dan ini menimbulkan kerepotan saat melaksanakan penelusuran. Pengguna dapat terjebak pada hasil penelusuran yang berpotensi menyesatkan. Enforcemark berharap tampilan ini masih versi beta dan dapat segera disempurnakan.

Anda yang memiliki kepentingan penelusuran Kekayaan Intelektual dapat menghubungi Enforcemark. Kami tahu jalan keluar dari masalah tersebab pembaruan PDKI. Dijamin halal!

Kami, Enforcemark, adalah konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Enforcemark dipimpin oleh Muchamad Arif R, SS, SH konsultan dan pengacara Kekayaan Intelektual yang telah berpraktek sejak 2010. Advis kami didasarkan pada kebutuhan bisnis klien dalam kacamata regulasi yang ada. Informasi mengenai kami dapat dilihat di www.enforcemark.com

ENFORCEMARK
Alamat  : The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB No.35, Leuwinanggung, Tapos, Depok, Jawa Barat, 16456
Email : office@enforcemark.com      
Telp & Whatsapp : 0813-8020-4656

Mari bicara bisnis. Hubungi kami.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Keluar Dari PWL

Image
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang berupaya keras agar Indonesia bisa keluar dari PWL. Apa itu PWL? PWL adalah singkatan dari Priority Watch List. Gampangnya, PWL adalah suatu daftar yang isinya negara-negara dengan kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang berat dan serius. PWL memiliki saudara ipar berinisial WL. Nah kalau yang ini singkatan dari Watch List. Nyaris sama dengan PWL, Watch List berisi negara-negara yang juga memiliki permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual yang relatif lebih ringan ketimbang mereka yang ada di PWL. Daftar ini dibikin oleh USTR. Kalau ini singkatan dari United States Trade Representative, suatu badan pemerintah federal Amerika Serikat yang tanggung jawabnya adalah mempromosikan dan mengembangkan kebijakan perdagangan negara Paman Sam. Sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya, mereka setiap tahun membuat daftar PWL dan WL. Dua daftar ini menjadi sekadar gambaran bagaimana hukum terkait kekayaan intelektual ditegakkan atau, secara l...
Read more

Trademark Protection in Indonesia: Don't Let Someone Else Steal Your Thunder!

Image
  Do you want to launch your brand in Indonesia as a business owner or entrepreneur? Perhaps you already have a presence in the country and want to expand your reach? Whatever your circumstances, one thing is certain: you do not want someone else to steal your thunder by using your trademark without permission. That is why trademark protection is crucial in Indonesia. This article will look at the significance of trademark protection in Indonesia. First, let us discuss the first file system in Indonesia. According to this system, the first person or entity to file a trademark application for a specific mark will be granted ownership rights to that mark. This can be difficult for businesses that already have a mark in Indonesia but want to expand.  But don't let the fact that Indonesia was the first to implement a file system scare you away from doing business there. You can navigate the trademark registration process and ensure that your mark is protected with the assistance...
Read more

E-court for commercial matters and intellectual property

Image
Indonesia has introduced new rules to make it easier for people to protect their intellectual property. The Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has issued a Decree No. W10-U1/05/KP.00.3/I/2023, which says that people must now register online with the court to enforce their intellectual property rights. This new system, called e-court, will take effect on January 24, 2023, and covers disputes related to commercial matters and intellectual property. With e-court, people can register their cases online, make payments electronically, receive electronic summons, and carry out legal proceedings through the internet. However, people can still go to court in person if they prefer. This new decree is in response to Supreme Court Regulation (“PERMA”) Number 1 of 2019, which outlines how e-court systems should be used in court proceedings. Other commercial courts in Indonesia have not yet implemented this system, but it is hoped that this new decree will encourage other cour...
Read more