Merek COVID


Tahun 2020 meninggalkan catatan menarik atas permohonan pendaftaran merek. Wabah COVID-19 rupanya membuat sebagian kecil orang berupaya mendaftarkan kata atau frase yang punya kaitan erat dengan wabah termaksud sebagai suatu merek. Berikut ini beberapa permohonan pendaftaran merek-merek dengan kata yang punya kaitan erat dengan wabah COVID-19:

Corona Virus 19
COVID
COVID-19

Patut dicatat bahwa beberapa permohonan pendaftaran merek dengan elemen kata terkait wabah tersebut telah ditolak oleh Pemeriksa Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Penyebabnya karena dimohonkan untuk melindungi jenis barang yang memiliki kaitan erat dengan merek itu sendiri (melanggar pasal 20 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis). Misalnya merek CORONA VIRUS 19 No. Permohonan DID2020021151 atas nama PT.Gudang Garam Tbk yang diajukan untuk jenis barang masker medis. Sementara itu merek-merek lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.

Cukup menarik untuk digali motif diajukannya permohonan pendaftaran merek untuk kata-kata atau frase terkait wabah COVID-19. Misalnya merek COVID-19 yang digunakan seorang pemohon untuk jenis barang pakaian (No. Permohonan DID2020047517). Apakah pemohon sungguh-sungguh berharap akan banyak orang yang merasa keren atau setidaknya nyaman dengan pakaian bermerek suatu wabah? Pertanyaan yang serupa untuk pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek COVID untuk jenis barang kosmetik (No. Permohonan DID2020013328).

Dalam tahap pemeriksaan, Pemeriksa di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat menolak merek-merek tersebut karena bertentangan dengan moralitas. Kata-kata yang secara harfiah dan maknawi lengket dengan wabah COVID-19 bisa dipandang tidak pantas dijadikan identitas barang dan/atau jasa, setidaknya pada dewasa ini, saat dimana banyak yang harus menanggung derita akibat pageblug COVID-19 dan bahkan harus mangkat karenanya.

Kami berpandangan kata-kata seperti COVID telah memiliki arti khusus dan dimaknai tersendiri oleh publik sehingga agak sukar untuk dapat disandangi fungsi identitas positif sebagaimana kata-kata umum lainnya yang dapat dijadikan merek. Sehingga kalaupun lolos pemeriksaan, suatu merek yang berkonotasi dengan wabah tampaknya tidak akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi bisnis pemilik merek.   

Kami, Enforcemark, adalah konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Enforcemark dipimpin oleh Muchamad Arif R, SS, SH konsultan dan pengacara Kekayaan Intelektual yang telah berpraktek sejak 2010. Advis kami didasarkan pada kebutuhan bisnis klien dalam kacamata regulasi yang ada. Informasi mengenai kami dapat dilihat di www.enforcemark.com

ENFORCEMARK
Alamat  : The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB No.35, Leuwinanggung, Tapos, Depok, Jawa Barat, 16456
Email : office@enforcemark.com
Telp & Whatsapp : 0813-8020-4656

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Keluar Dari PWL

Image
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang berupaya keras agar Indonesia bisa keluar dari PWL. Apa itu PWL? PWL adalah singkatan dari Priority Watch List. Gampangnya, PWL adalah suatu daftar yang isinya negara-negara dengan kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang berat dan serius. PWL memiliki saudara ipar berinisial WL. Nah kalau yang ini singkatan dari Watch List. Nyaris sama dengan PWL, Watch List berisi negara-negara yang juga memiliki permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual yang relatif lebih ringan ketimbang mereka yang ada di PWL. Daftar ini dibikin oleh USTR. Kalau ini singkatan dari United States Trade Representative, suatu badan pemerintah federal Amerika Serikat yang tanggung jawabnya adalah mempromosikan dan mengembangkan kebijakan perdagangan negara Paman Sam. Sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya, mereka setiap tahun membuat daftar PWL dan WL. Dua daftar ini menjadi sekadar gambaran bagaimana hukum terkait kekayaan intelektual ditegakkan atau, secara l...
Read more

Trademark Protection in Indonesia: Don't Let Someone Else Steal Your Thunder!

Image
  Do you want to launch your brand in Indonesia as a business owner or entrepreneur? Perhaps you already have a presence in the country and want to expand your reach? Whatever your circumstances, one thing is certain: you do not want someone else to steal your thunder by using your trademark without permission. That is why trademark protection is crucial in Indonesia. This article will look at the significance of trademark protection in Indonesia. First, let us discuss the first file system in Indonesia. According to this system, the first person or entity to file a trademark application for a specific mark will be granted ownership rights to that mark. This can be difficult for businesses that already have a mark in Indonesia but want to expand.  But don't let the fact that Indonesia was the first to implement a file system scare you away from doing business there. You can navigate the trademark registration process and ensure that your mark is protected with the assistance...
Read more

E-court for commercial matters and intellectual property

Image
Indonesia has introduced new rules to make it easier for people to protect their intellectual property. The Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has issued a Decree No. W10-U1/05/KP.00.3/I/2023, which says that people must now register online with the court to enforce their intellectual property rights. This new system, called e-court, will take effect on January 24, 2023, and covers disputes related to commercial matters and intellectual property. With e-court, people can register their cases online, make payments electronically, receive electronic summons, and carry out legal proceedings through the internet. However, people can still go to court in person if they prefer. This new decree is in response to Supreme Court Regulation (“PERMA”) Number 1 of 2019, which outlines how e-court systems should be used in court proceedings. Other commercial courts in Indonesia have not yet implemented this system, but it is hoped that this new decree will encourage other cour...
Read more