OMNIBUS LAW: Penghapusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten


Dalam upayanya menciptakan iklim investasi yang sejuk, Pemerintah Indonesia merancang penghapusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja atau populer disebut Omnibus Law. Draft rancangan diterima oleh parlemen 12 Februari 2020.



Sama seperti keberadaannya, rencana penghapusannya menimbulkan kontroversi. Pasal 20 ini dibuat untuk memaksa pemegang  paten untuk menggunakan patennya di Indonesia sehingga bisa tercipta lapangan kerja dan alih teknologi. Di atas kertas, ini tentu niat yang mulia. Tapi pada prakteknya pasal 20 ini sulit diimplementasikan karena menyangkut penguasaan teknologi, sumber daya manusia, perhitungan investasi yang rumit dan lain sebagainya.

Pada Juli 2018, terbit Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten (Permen 15). Secara khusus peraturan ini memungkinkan penundaan pelaksanaan paten hingga 5 tahun. Namun, Permen 15 rupanya belum memuaskan kalangan industri yang memproduksi barang-barang canggih atau dengan proses rumit – contohnya produsen barang-barang elektronik untuk telekomunikasi.
Ini bukan sekadar urusan remeh. Pada 20 Februari 2019, Menteri Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual didatangi oleh Duta Besar Amerika Serikat yang meminta agar Pemerintah bisa lentur dengan Pasal 20. Pada penjelasannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menyampaikan bahwa Permen 15 sudah akomodatif buat mereka yang belum bisa melaksanakan patennya. 

Pada akhirnya tekanan terhadap Pemerintah dapat juga membelokkan kemudi...

Dihapusnya pasal 20 ini diharapkan mampu membantu menciptakan peluang investasi yang lebih baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa industri farmasi adalah yang paling dikerdilkan peluang investasinya dengan pasal 20.
Kita berharap agar dengan penghapusan pasal 20 ini yang sebaliknya terjadi.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Keluar Dari PWL

Image
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang berupaya keras agar Indonesia bisa keluar dari PWL. Apa itu PWL? PWL adalah singkatan dari Priority Watch List. Gampangnya, PWL adalah suatu daftar yang isinya negara-negara dengan kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang berat dan serius. PWL memiliki saudara ipar berinisial WL. Nah kalau yang ini singkatan dari Watch List. Nyaris sama dengan PWL, Watch List berisi negara-negara yang juga memiliki permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual yang relatif lebih ringan ketimbang mereka yang ada di PWL. Daftar ini dibikin oleh USTR. Kalau ini singkatan dari United States Trade Representative, suatu badan pemerintah federal Amerika Serikat yang tanggung jawabnya adalah mempromosikan dan mengembangkan kebijakan perdagangan negara Paman Sam. Sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya, mereka setiap tahun membuat daftar PWL dan WL. Dua daftar ini menjadi sekadar gambaran bagaimana hukum terkait kekayaan intelektual ditegakkan atau, secara l...
Read more

Trademark Protection in Indonesia: Don't Let Someone Else Steal Your Thunder!

Image
  Do you want to launch your brand in Indonesia as a business owner or entrepreneur? Perhaps you already have a presence in the country and want to expand your reach? Whatever your circumstances, one thing is certain: you do not want someone else to steal your thunder by using your trademark without permission. That is why trademark protection is crucial in Indonesia. This article will look at the significance of trademark protection in Indonesia. First, let us discuss the first file system in Indonesia. According to this system, the first person or entity to file a trademark application for a specific mark will be granted ownership rights to that mark. This can be difficult for businesses that already have a mark in Indonesia but want to expand.  But don't let the fact that Indonesia was the first to implement a file system scare you away from doing business there. You can navigate the trademark registration process and ensure that your mark is protected with the assistance...
Read more

E-court for commercial matters and intellectual property

Image
Indonesia has introduced new rules to make it easier for people to protect their intellectual property. The Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has issued a Decree No. W10-U1/05/KP.00.3/I/2023, which says that people must now register online with the court to enforce their intellectual property rights. This new system, called e-court, will take effect on January 24, 2023, and covers disputes related to commercial matters and intellectual property. With e-court, people can register their cases online, make payments electronically, receive electronic summons, and carry out legal proceedings through the internet. However, people can still go to court in person if they prefer. This new decree is in response to Supreme Court Regulation (“PERMA”) Number 1 of 2019, which outlines how e-court systems should be used in court proceedings. Other commercial courts in Indonesia have not yet implemented this system, but it is hoped that this new decree will encourage other cour...
Read more